Berita News - Wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menduetkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada Pemilu 2019 menuai perdebatan di masyarakat. Pasalnya, UUD 1945 hal hal tersebut. Dalam hal ini JK telah berhasil selama dua kali.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengira wacana itu tidak masuk akal alias irasional. Mengingat rencana itu terbentur regulasi, di mana Pasal 7 UUD 1945 mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan terakhirnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Artinya konstitusi penuh presiden dan wakil presiden untuk dua kali masa jabatan saja, baik secara berturut-turut atau berselang," ucap Sulthan saat dihubungi Berita News, Selasa (27/2/2018).
Dia menambahkan, semangat konstitusi Indonesia dalam halepsi masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk menghindari upaya-upaya pihak tertentu untuk jabatan jabatan yang tidak terbatas waktu, jadi mengarah pada rezim otoriter.
Jangan Lupa Baca Juga : PDIP Sangat Ingin Cawapres Jokowi Dari Luar Kota Jawa
"Saya ingin Pak JK sudah menjadi negarawan dan ke depan mengabdi untuk bangsa dan negara di luar pemerintahan," pungkasnya.
Sumber : Sindonews || JadiQQ
Join yuk di JadiQQ salah satu agen yang aman dan terpercaya di Indonesia.
BalasHapusHanya dengan 1 user id saja kamu sudah bisa memainkan 7 jenis permainan kartu yang populer di Indinsesia.
🎲Poker 🎲Domino99 🎲Capsa Susun 🎲Sakong
🎲Bandar Poker 🎲bandar Qiu 🎲Adu Qiu
Hanya dengan minimal deposit Rp. 15.000 kamu sudah bisa memainkan permainan kartu yang kamu sukai.
Kamu juga bisa mendapatkan bonus-bonus yang tersedia.
🍀Bonus TurnOver 0.5% ( setiap hari )
🍀Bonus Referral 20% ( seumur hidup )
Langsung aja daftarkan di sini >>
http://www.jadiqq.com/?ref=adsad2